Selasa, 29 Disember 2015

BLOG - BLOG PARTI PKR

BLOG - BLOG PARTI PKR


www.telokkemang.blogspot.com/

Posted: 29 Dec 2015 07:42 AM PST

www.telokkemang.blogspot.com/


Seputar Kepopuleran Motor Injeksi dan penanganan-nya Satu Dasawarsa di Indonesia

Posted: 28 Dec 2015 04:59 PM PST

Di kawasan Asia termasuk Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna sepeda motor paling banyak. Untuk itu berbagai jenis dan varian motor telah beredar. Dan generasi sepeda motor mesin Injeksi sudah mulai marak kehadirannya. Kehadiran jenis motor bermesin injeksi ini tak lain untuk menunjang tingkat emisi gas buang yang rendah dan juga efisiensi bahan bakar. Persaingan motor injeksi tak terasa semakin kuat di antara berbagai brand yang ada.

Persaingan paling besar pada motor bermesin injeksi dapat langsung dirasakan pada jenis skuter matic. Berlomba-lomba memberikan kualitas mesin terbaik baik segi performa maupun efisiensinya. Tapi kelas motor sport juga tak mau kalah. Bahkan hingga brand motor Italia, Ducati memboyong semua variannya ke Indonesia. Dan secara total mungkin jumlah motor injeksi di Indonesia termasuk kelas moge bisa mencapai 20 lebih. Tapi hanya sekitar 18 motor bermesin injeksi yang telah banyak beredar dan dipergunakan di Indonesia

Ngomong- ngomong soal Motor Injeksi. Apa itu Injeksi ?? Injeksi bahan bakar adalah sebuah Teknologi yang digunakan dalam mesin pembakaran untuk mencampur  bahan bakar dengan udara sebelum dibakar. Penggunaan Teknologi Injeksi bahan bakar akan meningkatkan tenaga mesin bila dibandingkan dengan penggunaa karburator.karena system injector membuat bahan bakar tercampur secara homogen.

 hal ini menjadikan injeksi bahan bakar dapat mengontrol pencampuran bahan bakar dan udara yang lebih tepat. Baik dalam proporsi dan keseragaman. Injeksi bahan bakar bisa berupa mekanik, elektronik maupun antara kedua nya. System pertama kali menggunakan injeksi mekanik, tapi pada taun 1980 an sudah mulai menggunakan injeksi system elektronik.

System elktronik modern menggunakan banyak sensor untuk mengawasi system kerja mesin dan sbuah unit control elektronik untuk menghitung jumlah ahan bakar yang diperlukan. Oleh karena itu, injeksi bahan bakar dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi polusi dan juga memberikan tenaga keluaran yang lebih baik.

Apabila pada sistem karburator, kendaraan membutuhkan penyetelan yang tepat agar bisa mendapatkan campuran bahan bakar dan udara atau AFR (Air–fuel ratio)yang optimal, sistem injeksi sudah terprogram secara komputer untuk mendapatkan rasio AFR yang optimal.

AFR :  Supaya bisa mendapatkan AFR yang optimal, injektor mengandalkan program komputer untuk mengontrol AFR nya. Perangkat elektronik yang bertugas untuk mengontrol kerja injektor ini bernama ECM atau Electronic Control Module.

Electronic Control Module:  memiliki settingan dan kontrol yang sudah terstandar dari pabriknya. ECM ini dapat secara otomatis mengontrol besaran bahan bakar dan udara yang pas pada kondisi – kondisi cuaca tertentu. Pada motor injeksi terdapat sensor udara, sensor inilah yang nantinya membantu ECM dalam mengkalkulasi AFR yang tepat sesuai dengan kebutuhan mesin dan udara sekitar mesin. Kurang lebih seperti inilah gambaran mengenai sistem injeksi pada motor. Konsepnya sama seperti sistem karburator, karena injeksi merupakan penyempurnaan dari sistem karburator.


Pelopor Motor Injeksi Di Indonesia
Perkembangan sepeda motor system injeksi di Indonesia popular di tahun 2005. Ketika PT. AHM (Astra Honda Motor) meluncurkan Honda Supra x 125 cc PGM-F1 konsumsi bahan bakar minyak (Bm) motor itu di  klaim 6% lebih hemat disbanding model Supra  x 125 karburator. Setelah AHM. Sekarang giliran PT. Yamaha Motor kencana Indonesia (YMKI) Motor ViXion 150 cc pada tahun 2007.


Suzuki juga meluncurkan  Motor Bertenagan Injeksi Shogun 125 cc Hyper Injection pada tahun 2008. Pada tahun 2008 kawasaki juga meluncurkan  KLX 250 dan yang terakhir TVS dengan Apache RTR 160 cc pada tahun 2009. Kelima Agen Tunggal merk tersebut adalah anggota asosiasi industry sepeda motor Indonesia. Dan Motor Ijeksi lainnya adalah Bajaj Pulsar 220 DTS-Fi.

Kini hampir semua merek sepeda motor di Indonesia sudah menjual berbagai motor dengan teknologi Injeksi. Dan seharusnya kita semakin paham dengan cara merawat motor injeksi dan mengawasi kondisi motor tersebut.

Kerusakan Motor Injeksi bisa diketahui  dengan komputerisasi yaitu pada lampu panel berwarna oranye. Jika lampu tersebut berkedip berarti ada yang tidak beres pada motor injeksi. Untuk menganalisisi tidak perlu makanik, kini pemilik sepeda motor tahu kalau ada kerusakan  pada motor.

Kunci nya adalah menjaga AKI dengan kondisi baik. Karena jika tegangan aki melemah kinerja  komponen injeksi juga ikut berpengaruh. Jika Aki sudah mulai Drop sebaiknya AKI dusah mulai diganti jagan biarkan kondisi tersebut sampai berlarut larut. Perawatan lainnya untuk motor ijeksi adalah jaga filter udara agar tetap bersih untuk menjadikan campuran bahan bakar dan udara agar tetap baik. Selanjutnya lihat performa Busi juga.

Usut punya usut mengenai AKI, bahwa Injeksi sensitive pada perangkat kelistrikan, itu adalah salah satu kelemahan motor injeksi, Injeksi memerlukan ECM untuk bekerja secara optimal dan ECM dikendalikan lewat Komputer melalui kelistrikan yang baik dan stabil. Maka Energi tersebut berasal dari AKI motor.


Walaupun demikian, opini sebagian orang menganggap Motor dengan pengapian mesin karburator  mempunyai kinerja putaran stasioneri dengan perbandingan campuran bensin dan udara yang kemudian disalurkan ke dalam mesin untuk dibakar. Dengan komposisi yang sederhana mesin karburator di klaim memiliki kelebihan lain yaitu perawatan mesin yang lebih  mudah serta biaya komponen suku cadang lebih terjangkau ketika terjadi kerusakan.  Mesin di Karburator juga tidak gampang rusak jika terkena air karena system kelistrikan lebih sederhana. Bahkan untuk meningkatkan performa nya hanya mengganti ukuran pilot jet atau main jet. Namun begitu Motor Injeksi lebih  baik dari segi efisiensi bahan bakar. Teknologi Injeksi adalah cara terbaik untuk mengontrol pemakaian bahan bakar di dunia dan berharap kedepan teknologi Injeksi bisa berkemampuan lebih baik lagi.

Isnin, 28 Disember 2015

Dewan Pemuda PAS Bagan Datoh

Dewan Pemuda PAS Bagan Datoh


BACK TO SCHOOL : SEDIKIT SEBANYAK PAS CUBA BANTU RINGANKAN BEBANAN RAKYAT !

Posted: 27 Dec 2015 10:24 AM PST

PROGRAM KEBAJIKAN : BACK TO SCHOOL BUKTI PAS TERUS ISTIQAMAH

Posted: 27 Dec 2015 10:12 AM PST

KENYATAAN MEDIA : PAS BAGAN DATOH TETAP ISTIQAMAH BANTU RAKYAT

Posted: 27 Dec 2015 10:00 AM PST

Ahad, 20 Disember 2015

BLOG - BLOG PARTI PKR

BLOG - BLOG PARTI PKR


Anwar Ibrahim

Posted: 19 Dec 2015 07:23 PM PST

Anwar Ibrahim


European Parliament Resolution on Malaysia

Posted: 19 Dec 2015 03:18 AM PST

The European Parliament,

–  having regard to its previous resolutions on Malaysia,

–  having regard to its resolution of 15 January 2014 on the future of EU-ASEAN relations(1) ,

–  having regard to the Statement by the EEAS Spokesperson of 15 April 2015 on the recently adopted amendment to the Sedition Act in Malaysia,

–  having regard to the Statement by the EEAS Spokesperson of 17 March 2015 on the arrest of Nurul Izzah, opposition Member of Parliament in Malaysia,

–  having regard to the Statement by the EEAS Spokesperson of 10 February 2015 on the conviction of Malaysian opposition politician Anwar Ibrahim,

–  having regard to the EU Strategic Framework on Human Rights,

–  having regard to the Statement by the UN High Commissioner for Human Rights of 9 April 2015 on draft anti-terror and sedition laws,

–  having regard to the joint press release by the EEAS on the EU-ASEAN policy dialogue on human rights of 23 October 2015,

–  having regard to the EU Guidelines on Human Rights Defenders,

–  having regard to UN Universal Periodic Review session of October 2013,

–  having regard to the report of the Special Rapporteur on trafficking in persons of June 2015,

–  having regard to the second Universal Periodic Review of Malaysia before the UN Human Rights Council, and its recommendations, of October 2013,

–  having regard to the Universal Declaration of Human Rights of 1948,

–  having regard to the United Nations Declaration on Human Rights Defenders of 1998,

–  having regard to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) of 1966,

–  having regard to the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) of 1984,

–  having regard to the Association of Southeast Asian Nations Human Rights Declaration,

–  having regard to Rules 135(5) and 123(4) of its Rules of Procedure,

A.  whereas the EU regards Malaysia as a key political and economic partner in South-East Asia; whereas the EU and Malaysia are negotiating a Partnership and Cooperation Agreement and a Free Trade Agreement;

B.  whereas the space for public debate and free speech in Malaysia is rapidly narrowing as the government resorts to vaguely worded criminal laws to silence its critics and quell public discontent and peaceful expression, including debates on matters of public interest; whereas these laws include the Sedition Act, the Printing Presses and Publications Act, the Communications and Multimedia Act and the Peaceful Assembly act, amongst others;

C.  whereas on 3 December 2015 the National Security Council Bill was passed in the Malaysian Parliament by a majority vote; whereas the bill grants the National Security Council led by the Prime Minister sweeping powers to declare a state of emergency in any area deemed a security risk, giving broad powers of arrest, search and seizure without warrant;

D.  whereas under the Sedition Act alone at least 78 people have been investigated or charged since the beginning of 2014;

E.  whereas former opposition leader Anwar Ibrahim was sentenced on charges of sodomy in February 2015 following a politically motivated prosecution which resulted in criminal proceedings that failed to meet international standards of fair trial; whereas he has been denied appropriate medical care;

F.  whereas LGBTI people in Malaysia are criminalised under the country's anti-sodomy law and regional laws prohibiting cross-dressing, and face political hate speech, arbitrary arrest, physical and sexual assault, imprisonment, and other abuses;

G.  whereas Malaysian cartoonist Zulkiflee Anwar Ulhaque (Zunar) is facing charges under the Sedition Act following critical tweets against the government with regard to the sentencing of Anwar Ibrahim; whereas blogger Khalid Ismath and academic Azmi Sharom face similar charges;

H.  whereas the Malaysian Anti-Corruption Commission has questioned the Prime Minister in connection with graft allegations after the discovery of over 600 million euros in his bank account without any justification of source and purpose, as well as on separate allegations that hundreds of millions of euros were missing from deals involving a state firm he launched, 1Malaysia Development Berhad (1MDB);

I.  whereas media outlets and publishing houses have faced restrictions under the Printing Presses and Publications Act following reporting about these allegations, and whereas lawyer Matthias Chang and politician Khairuddin Abu Hassan were arrested following their investigations into these allegations;

J.  whereas the High Representative raised concerns regarding the abusive use of criminal laws during her visit to Malaysia on 5-6 August 2015;

K.  whereas, according to the UN and NGOs, the Malaysian police forces have increasingly resorted to acts of torture, late night arrests, unjustifiable remands and selective prosecution;

L.  whereas Malaysia continues to practice the death penalty with up to 1 000 prisoners currently on death row;

M.  whereas Malaysia is a Member of the UN Security Council and the current ASEAN Chair, and the 27th ASEAN Summit was held in Kuala Lumpur from 18 to 22 November 2015;

1.  Reaffirms the EU's strong commitment to the Malaysian people with whom the EU has strong and longstanding political, economic and cultural ties;

2.  Deplores the deteriorating human rights situation in Malaysia and in particular the crackdown on civil society activists, academics, media and political activists; expresses concern with regard to the spike in the number of people facing charges or arrest under the Sedition Act;

3.  Is particularly concerned about the adoption of the National Security Council Bill and urges its withdrawal; calls on the government to maintain a proper balance between the need to safeguard national security and the imperative to protect civil and political rights;

4.  Urges the Malaysian Government to immediately release all political prisoners, including former opposition leader Anwar Ibrahim, and to provide them with appropriate medical care, and to drop politically motivated charges, including those against cartoonist Zulkiflee Anwar Haque (Zunar), blogger Khalid Ismath, academic Azmi Sharom, political dissidents Khairuddin Abu Hassan and Matthias Chang, and human rights activists Lena Hendry and Maria Chin Abdullah;

5.  Urges the Malaysian authorities to repeal the Sedition Act and to bring all legislation, including the Prevention of Terrorism Act, the Printing Presses and Publications Act, the Communications and Multimedia Act, the Peaceful Assembly Act, and other relevant provisions of the penal code, in line with international standards on freedom of expression and assembly and the protection of human rights; calls on the Malaysian authorities to facilitate peaceful assemblies, and to guarantee the safety of all participants and their freedom of expression across the whole country;

6.  Urges the establishment of the Independent Police Complaints and Misconduct Commission (IPCMC), as recommended by the Police Commission of Inquiry in 2005, to investigate allegations of torture and deaths in police custody;

7.  Underlines the importance of independent and transparent investigations into the graft allegations, and of full cooperation with the investigators; urges the Malaysian Government to refrain from putting pressure on the Malaysian Anti-Corruption Commission and media;

8.  Deeply deplores the rise of supremacist groups which contribute further to the creation of ethnic tensions;

9.  Encourages the Malaysian Government to open a dialogue with opposition parties and civil society stakeholders;

10.  Calls on the Malaysian Government to ratify key international human rights conventions, including the ICCPR, the ICESCR, the CAT, the ICERD, ILO Convention 169, the ICC Rome Statute, as well as the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its optional protocol;

11.  Asks the Malaysian Government to extend a standing invitation to all the UN Special Procedures, thereby enabling special rapporteurs to visit Malaysia without asking for an invitation;

12.  Reiterates its position that the death penalty is a cruel, inhumane and degrading treatment, and calls on Malaysia to introduce a moratorium as the first step towards the abolition of the death penalty for all offences and to commute all death sentences to prison terms;

13.  Calls on the EU and its Member States to coordinate policies towards Malaysia, in line with the EU Strategic Framework on Human Rights, in order to encourage reform on the above issues of concern through all possible means, including in the context of the UN where Malaysia is a non-permanent member of the Security Council in 2015-2016;

14.  Urges the EU Delegation to Malaysia to step up efforts to finance projects on freedom of expression and reforming repressive laws, and to use all appropriate tools, including the European Instrument for Democracy and Human Rights, to protect human rights defenders; urges the withdrawal of the anti-sodomy law and calls on the EEAS, in line with the EU guidelines on the protection and promotion of the rights of LGBTI persons, to step up its work on the rights of LGBTI people in Malaysia who face violence and persecution, and to aim in particular towards the decriminalisation of homosexuality and transgenderism;

15.  Reaffirms the importance of the EU-ASEAN policy dialogue on human rights as a useful tool to exchange good practices and promote capacity-building initiatives;

16.  Calls on the Commission to make sure that human rights concerns are duly taken into account during future negotiations on an EU-Malaysia FTA and PCA;

17.  Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the Vice-President of the Commission/High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, the parliaments and governments of the Member States, the parliament and government of Malaysia, the United Nations High Commissioner for Human Rights and the governments of the ASEAN Member States.

BULETIN RAKYAT

Posted: 19 Dec 2015 12:32 PM PST

BULETIN RAKYAT


PERPADUAN MELAYU MESTI DILIHAT DALAM SKOP YANG LUAS

Posted: 18 Dec 2015 06:26 PM PST

Perpaduan Melayu bukan sahaja hanya PAS dengan Umno Mohd Sayuti Omar Cadangan Al Alumni Azhar untuk menubuhkan jawatankuasa sebagai pihak ke-3 untuk membentuk platform penyatuan Umno dengan PAS, bukan perkara sukar dilakukan. Sebelum ini pun berbagai jawatankuasa atau pun entiti, dan individu  berusaha untuk menyatukan kedua parti berkenaan demi kepentingan bersama tetapi gagal. Bahkan ada golongan agamawan termasuk mufti juga pernah berusaha ke arah itu, sehingga ada seorang mufti sanggup berkereta di waktu malam dalam hujan lebat semata-mata untuk melihat wujudnya kerajaan bersama di antara PAS dengan Umno pada tahun 2008, tetapi ia juga gagal. 

Untuk merealisasikan kerjasama yang indah itu, ia bukan boleh diimplimen oleh jawatankuasa atau pun mana-mana pihak dengan menjadi mediator. Orang ke-3 hanya boleh menyata dan melaungkan keindahan natijah penyatuan itu. Titik tolak akhir yang akan menentukan apakah kerjasama itu jadi, wajar atau tidak ialah ahli parti itu sendiri. Ahli yang berhak menyuarakan dan menentukan apakah agenda itu cukup penting atau sebaliknya. Mungkin pemimpin PAS yang sudah "segotel" (sepakat) bersetuju untuk bekerjasama dengan Umno. Tetapi penerimaan ahli masih belum terjawab. 

Perlu diingatkan bilangan ahli berbanding dengan pemimpin jauh lebih ramai. Pemimpin PAS termasuk wakil rakyat tidak sampai 1,000 orang tetapi ahli yang menjadi pengundi dan berhak ke atas parti mereka melebihi 1 juta. Mungkin pemimpin yang kini ada kedudukan atau pernah bersama minum sirap selasih dengan tokoh besar Umno sudah melupai kepedihan apa yang Umno lakukan kepada PAS, tetapi ahli di bawah mungkin masih mengingati dan merasai kepedihannya yang mencucuk hingga ke sum-sum. 

Jika PAS sudah rasa terdesak untuk bersatu dengan Umno, jalan terbaik bagi PAS ialah memanggil muktamar khas menentukan agenda kerjasama ini. Mandat daripada ahli perlu diambil sepenuhnya. Sebagai sebuah parti, sebarang resolusi penting perlulah daripada ahli yang membayar yuran. Keputusan sebesar itu, bekerjasama dengan Umno tidak boleh dilakukan secara ad hoc atau veto presiden. Jawatankuasa yang dicadangkan itu, tidak berkeupayaan untuk merealisasikan kerjasama itu kalau setakat hanya meletakkan para pemimpin PAS dan Umno di atas satu pentas dengan memakaikan baju sedondon. 

Perkara paling penting ahli parti itu kena difahamkan sedalamnya akan tujuan, matlamat dan faedah penyatuan itu. Jauh dari itu juga menggali apakah muslihat Umno dan juga pihak yang beria mahu menjayakannya. Janganlah membuat kerja sia-sia berulang kali. Ingin saya sebut dan ulang lagi, kalau benar mana-mana pihak ingin memadukan Melayu dalam satu wadah dan fahaman demi kepentingan bersama, entiti atau kumpulan politik bukan diambil daripada Umno dan PAS sahaja. Ia juga haruslah ikut sama mengundang kumpulan politik lain, dalam hal ini PKR dan Amanah misalnya. 

Apakah dalam kamus pihak penganjur  PKR dan Amanah bukan parti Melayu dan Islam? Kewujudan ke-2 entiti itu dalam aspek politik tidak boleh dinafikan seperti mana ada orang hendak menafikan hak dan kedudukan orang Cina dan India di negara ini. Mereka suka atau tidak sudah diikhtiras. Saya rasa dalam PKR sudah ada pemimpin tertinggi yang menunjukkan minat untuk bersatu atas semangat kaumiyah itu. Jikalau pihak penganjur mengenepikan puak lain dan hanya menumpukan kepada Umno dan PAS sahaja, percayalah, gagasan kepada perpaduan Melayu dan Islam itu tidak akan tercapai melainkan ianya adalah retorik atau lagu pengulik tidur di malam hari hujan sahaja. 

Perpaduan Melayu harus dicanang dalam skop yang lebih luas dan global dan tidak bersifat sekelompok sahaja. Itulah baru sesuai dengan martabat Alumni Azhar itu sendiri berwajahkan sejagat. Wassalam. 
Posted & copy by RAKYAT MARHAEN at 12/19/2015 07:54:00 PG 

Sabtu, 19 Disember 2015

BLOG - BLOG PARTI PKR

BLOG - BLOG PARTI PKR


MEDIA Rakyat MALAYSIA

Posted: 19 Dec 2015 03:16 AM PST

MEDIA Rakyat MALAYSIA


PERPADUAN MELAYU HARUS DILIHAT DALAM SKOP YANG LEBIH LUAS, BUKAN SETAKAT PAS/UMNO

Posted: 18 Dec 2015 06:23 PM PST

Ahad, 13 Disember 2015

BLOG - BLOG PARTI PKR

BLOG - BLOG PARTI PKR


Anwar Ibrahim

Posted: 12 Dec 2015 07:28 PM PST

Anwar Ibrahim


Malaysia: Former opposition leader Anwar Ibrahim must be freed

Posted: 11 Dec 2015 07:51 PM PST

FIDH – International Federation for Human Rights

and its member organization for Malaysia

Suara Rakyat Malaysia (SUARAM)

 

Joint press release

Paris, Kuala Lumpur, 10 December 2015: Malaysian authorities must immediately and unconditionally release former opposition leader Anwar Ibrahim and allow him to receive proper medical attention, FIDH and its member organization Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) said today on the 10-month anniversary of Anwar's latest imprisonment. Anwar is currently incarcerated in Sungai Buloh prison, Selangor State.

 

"The ongoing detention of Anwar Ibrahim is the tip of the iceberg of the government's ongoing crackdown against political opponents and critics. Anwar's immediate and unconditional released would be a positive first step towards addressing the deteriorating human rights situation in Malaysia," said FIDH President Karim Lahidji.

 

On 10 February 2015, the Federal Court in Putrajaya upheld the Court of Appeals' conviction of Anwar on charges of sodomy (Article 377 of the Criminal Code) and sentenced him to five years in prison. Anwar's Imprisonment was the result of a politically motivated prosecution that resulted in criminal proceedings that failed to meet international standards of fair trial. FIDH observed the Court of Appeals' and Federal Court's hearings of Anwar's trial.

 

On 21 October 2015, in a decision on Malaysia issued at its 197th session, the Inter-Parliamentary Union (IPU) said it feared that Anwar's conviction "may be based on considerations other than legal."

 

In an opinion issued at its 73rd session on 1 September 2015, the UN Working Group on Arbitrary Detention (UNWGAD) deemed Anwar's detention arbitrary. The UNWGAD called for Anwar's immediate release and for his political rights to be reinstated. In addition, the UNWGAD's opinion considered that Anwar's treatment during his detention "may have violated the prohibition of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment under Article 5 of the UDHR [Universal Declaration of Human Rights]."

 

The former opposition leader has faced difficulties receiving proper medical attention in Sungai Buloh prison. Anwar's supervising doctor in the prison, appointed by the Ministry of Home Affairs, has repeatedly denied him access to recommended regular and intensive physiotherapy for a serious shoulder injury, which has worsened since his detention. The denial of adequate medical care runs counter to international norms. Article 22(2) of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners states that "sick prisoners who require specialist treatment shall be transferred to specialized institutions or to civil hospitals."

 

Anwar also suffers from chronic arthritis, gastritis, irregular blood pressure, intestinal bleeding, and has a growth on his kidney. His prison doctor has denied him timely access to doctors of his choice and necessary medical testing.

 

Since early September, prison authorities have restricted Anwar's access to his lawyers to one hour per week, despite the fact that he is involved in at least 16 ongoing court cases as plaintiff or defendant. This restriction is a breach of his fundamental rights guaranteed under Malaysian law and the Malaysian Constitution, and is against international standards. Principle 18 of the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment states that an imprisoned person "shall be allowed adequate time" for consultation with his legal counsel.

 

In addition, the Ministry of Home Affairs has denied several foreign embassies and organizations prison visits to Anwar. On 5 November 2015, Malaysia's Prison Affairs Division, under the Ministry of Home Affairs Ministry, rejected a request to visit Anwar made by FIDH three days earlier. No explanation was given for the denial of the visit.

 

"The persecution of Anwar Ibrahim did not end with his conviction ten months ago – it is continuing behind bars. It's time for the authorities to immediately put an end all acts of harassment against him," said SUARAM Executive Director Sevan Doraisamy.

 

FIDH and SUARAM demand Malaysian authorities guarantee Anwar his prisoner rights, including the rights to receive adequate medical care and access to a legal counsel, in accordance with relevant international standards.

 

Press contacts

FIDH: Mr. Andrea Giorgetta (English) – Tel: +66886117722 (Bangkok)

FIDH: Mr. Arthur Manet (French, English, Spanish) – Tel: +33672284294 (Paris)

Sabtu, 12 Disember 2015

BLOG - BLOG PARTI PKR

BLOG - BLOG PARTI PKR


Anwar Ibrahim

Posted: 11 Dec 2015 07:38 PM PST

Anwar Ibrahim


Malaysia: Former opposition leader Anwar Ibrahim must be freed

Posted: 11 Dec 2015 07:13 PM PST

Joint press release

Malaysia: Former opposition leader Anwar Ibrahim must be freed

Paris, Kuala Lumpur, 10 December 2015: Malaysian authorities must immediately and unconditionally release former opposition leader Anwar Ibrahim and allow him to receive proper medical attention, FIDH and its member organization Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) said today on the 10-month anniversary of Anwar's latest imprisonment. Anwar is currently incarcerated in Sungai Buloh prison, Selangor State.

"The ongoing detention of Anwar Ibrahim is the tip of the iceberg of the government's ongoing crackdown against political opponents and critics. Anwar's immediate and unconditional released would be a positive first step towards addressing the deteriorating human rights situation in Malaysia," said FIDH President Karim Lahidji.

On 10 February 2015, the Federal Court in Putrajaya upheld the Court of Appeals' conviction of Anwar on charges of sodomy (Article 377 of the Criminal Code) and sentenced him to five years in prison. Anwar's Imprisonment was the result of a politically motivated prosecution that resulted in criminal proceedings that failed to meet international standards of fair trial. FIDH observed the Court of Appeals' and Federal Court's hearings of Anwar's trial.

On 21 October 2015, in a decision on Malaysia issued at its 197th session, the Inter-Parliamentary Union (IPU) said it feared that Anwar's conviction "may be based on considerations other than legal."

In an opinion issued at its 73rd session on 1 September 2015, the UN Working Group on Arbitrary Detention (UNWGAD) deemed Anwar's detention arbitrary. The UNWGAD called for Anwar's immediate release and for his political rights to be reinstated. In addition, the UNWGAD's opinion considered that Anwar's treatment during his detention "may have violated the prohibition of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment under Article 5 of the UDHR [Universal Declaration of Human Rights]."

The former opposition leader has faced difficulties receiving proper medical attention in Sungai Buloh prison. Anwar's supervising doctor in the prison, appointed by the Ministry of Home Affairs,has repeatedly denied him access to recommended regular and intensive physiotherapy for a serious shoulder injury, which has worsened since his detention. The denial of adequate medical care runs counter to international norms. Article 22(2) of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners states that "sick prisoners who require specialist treatment shall be transferred to specialized institutions or to civil hospitals."

Anwar also suffers from chronic arthritis, gastritis, irregular blood pressure, intestinal bleeding, and has a growth on his kidney. His prison doctor has denied him timely access to doctors of his choice and necessary medical testing.

Since early September, prison authorities have restricted Anwar's access to his lawyers to one hour per week, despite the fact that he is involved in at least 16 ongoing court cases as plaintiff or defendant. This restriction is a breach of his fundamental rights guaranteed under Malaysian law and the Malaysian Constitution, and is against international standards. Principle 18 of the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment states that an imprisoned person "shall be allowed adequate time" for consultation with his legal counsel.

In addition, the Ministry of Home Affairs has denied several foreign embassies and organizations prison visits to Anwar. On 5 November 2015, Malaysia's Prison Affairs Division, under the Ministry of Home Affairs Ministry, rejected a request to visit Anwar made by FIDH three days earlier. No explanation was given for the denial of the visit.

"The persecution of Anwar Ibrahim did not end with his conviction ten months ago – it is continuing behind bars. It's time for the authorities to immediately put an end all acts of harassment against him," said SUARAM Executive Director Sevan Doraisamy.

FIDH and SUARAM demand Malaysian authorities guarantee Anwar his prisoner rights, including the rights to receive adequate medical care and access to a legal counsel,in accordance with relevant international standards.

Press contacts
FIDH: Mr. Andrea Giorgetta (English) – Tel: +66886117722 (Bangkok)
FIDH: Mr. Arthur Manet (French, English, Spanish) – Tel: +33672284294 (Paris

https://www.fidh.org/en/region/asia/malaysia/former-opposition-leader-anwar-ibrahim-must-be-freed

www.telokkemang.blogspot.com/

Posted: 11 Dec 2015 10:40 AM PST

www.telokkemang.blogspot.com/


Toyota yaris Si mobil Mini Interior Kelas Atas

Posted: 11 Dec 2015 02:25 AM PST





Rental Motor PontianakPenyewaan mobil di pontianakPenyewaan mobil pontianakRental mobil pontianakToyota Yaris dahulu bernama Vitz. Nama vitz adalah nama resmi pertama kali diperkenalkan di jepang pad tahun 1997. Mesin yang digunakan adalah 1SZ-FE 1000 cc, 2SZ-FE dan 2NZ-FE 1300 cc, atau 1NZ-FE 1500 cc bensin. Mesin diesel 1ND-TV 1400 cc hanya tersedia di Eropa. Toyota Vitz tersedia dalam trim kode name B, F ,U, clavia dan RS. Clavia merupakan model bergaya klasik, sedangkan RS adalah model sporty. Vitz RS hadir dengan grille jaring, body kit, dan interior sporty. Mobil yang sejenis dengan Vitz RS di belahan dunia disebut Yaris T-Sport di Eropa, Echo RS di Canada, atau Echo Sportivo di Australia.




Toyota yaris (Vitz) generasi ke-2 
Toyota Vitz generasi ke 2 hadir di jepang pada tahun 2005. Dan dpasarkan awal tahun 2006 dengan nama Yaris model sport. Yaris RS dengan mesin 2ZR-FE 1.8 liter diluncurkan pada tahun 2007. Vitz atau Yaris dirakit di Jepang, Perancis, dan Thailand. Di Amerika serikat Mobil ini terdiri 3 model mobil. Yaris Hatchback 5 pintu, dan Yaris Sedan yang sama dengan Vios.

Semuanya menggunakan mesin 1.5 liter 1NZ-FE. Yaris dipasarkan secara resmi di Indonesia dalam bentuk impor utuh (CBU) dari Thailand mulai tahun 2006 dengan model E dengan transmisi manual dan automatic, serta S and S Limited yang hanya tersedia dengan transmisi automatic. Versi S memiliki body kit and lampu kabut, dan Push button start / stop hanya untuk model S Limited. Semua model menggunakan mesin 1500 cc 1NZ-FE dengan VVT-i yang sama digunakan oleh Toyota Vios. Mobil dengan Versi facelift pertama dengan bumper depan, gril, dan lampu belakang baru tanpa LED hadir untuk model tahun 2009. Sebagai tambahan, model dasar yaitu J yang tidak memiliki SRS airbag dipasarkan dengan harga dibawah model E. Model S dengan transmisi manual menggantikan versi lama yang otomatis, sedangkan model paling mahal tetap S Limited. 

Model TRD Sportivo muncul berbasis model J, dengan tambahan body kit dan suspensi sport serta tersedia hanya dalam tranmisi manualVersi facelift kedua tahun 2012 hadir dengan perubahan minor pada bumper depan dan lampu kabut, bumper dan lampu belakang yang mirip Vitz JepangUbahan ini dirancang oleh desainer Toyota Astra Motor Indonesia berbasis Vitz TRD Jepang dan merupakan desain untuk pasar Asia selain Jepang. Versi TRD Sportivo tetap tersedia namun kali ini berbasis model S dengan tambahan hanya body kit dan asesoris lainnya tanpa suspensi sport. Ini merupakan facelift terakhir sebelum pergantian model secara totalitas.

Toyota Yaris tahun 2012
Toyota Vitz generasi ketiga diperkenalkan di Jepang pada akhir bulan Desember 2010, dan direncanakan masuk pasar ekspor pada tahun 2011. Mesin yang digunakan Vitz di Jepang adalah 1.0, 1.3, dan 1.5 liter bensin. Mesin common rail diesel 1.4 liter tersedia untuk Yaris di Eropa. Trim level untuk Vitz adalah F, U, Jewela, dan RS yang sporty.
Di Indonesia PT Toyota-Astra Motor sebenarnya merencanakan peluncuran Yaris generasi ini pada bulan Februari 2012, tetapi tidak terjadi, Toyota hanya melakukan facelift Yaris generasi kedua Toyota Vios generasi ketiga, versi sedan dari Yaris generasi ini sudah diluncurkan di bulan Mei 2013.  Namun di Indonesia, Yaris generasi ini berbeda dengan versi Jepang, Eropa dan Amerika, ternyata berbasis kode nama yang sama dengan Toyota Vios (NCP150), yang diperkenalkan pada bulan Desember 2013 dan diluncurkan pada tanggal 17 Maret 2014. Sebelumnya Toyota Yaris (NCP150) sudah dipasarkan di China dan Thailand pada tahun 2013.

Mobil All new Yaris di Indonesia keluar pada tahun 2015 masih mengunakan mesin yang sama yaitu 1 NZ – FE, IL 4 Cyl 16 V DOHC VVT-i dengan kapasitas 1497 cc. Mesin dari Toyota All New Yaris saat ini lebih ramah lingkungan, karena dapat mengunakan bahan bakar bio sampai kadar bio E 20 seperti bio premium dan bio pertamax.
All New Yaris transmisi automatis, sekarang dilengkapi dengan Super ECT (Electronic Controled Transmisions), dengan sisitem ini membuat pengendalian kendaraan pada saat menanjak dan turunan lebih nyaman.
Tampil mewah dengan tambahan aksesoris fog lamp yang dikombinasikan dengan lampu utama berdesign modern dan futuristik, membuat Toyota New Yaris tampil lebih mewah dari sebelumnya, ditambah lagi  LED Daytime Running Light atau DRL menambah pencahayaan Toyota yaris menjadi lebih terang, dan apabila dilihat dari tampak depan Toyota Yaris menjadi lebih mewah dan elegan, apalagi pada bumper bagian depan terdapat TRD S with Sporty Black Radiator Grille, menjadikan mobil keluaran toyota ini tampil gagah.
Lalu pada bagian belakang dan pada sisi samping, Toyota New Yaris menggunakan tambahan body kit dan spoiler yang berada perses diatas kaca bagian belakang, hal itu menunjukan bahwa Toyota Yaris layak untuk dibeli dan dijadikan sebuah kebanggan bagi siapa saja yang mengendarainya. Design rear lamp / lampu belakang juga demikian, memiliki tampilan mengerucut kebagian samping mengikuti alur bentuk body mobil, sehingga Toyota New Yaris lebih elegan ketika dipandang. 


Berikut fitur Toyota yaris Keluaran 2015
ABS (antilock braking system) system ini berfungsi mencegah roda terkunci pada saat melakukan pengereman mendadak di jalanan yang licin ( terdapat pada semua tipe).  BA (Brake Assist) system ini memberikan tambahan daya pengereman disaat pengereman mendadak (terdapat pada semua tipe). EBD (Electronic Brakefporce Distributions) system ini berfungsi mendeteksi beban yang dibaa roda dan menyuplai tenaga pengereman sesuai dengan beban roda. 
Sehingga mobil tidak terpelintir pada saat pengereman mandadak (terapat semua tipe). Bodi menggunakan Struktur GOA, sangat efektif melindungi penumpang dari benturan luar yang mengakibatkan cedera. Dual SRS airbags terdapat di depan pengemudi dan dashboard penumpang depan (terdapat di semua tipe). Fitur keamanan ini terdapat di setiapAll new yaris tahun keluaran 2015


Kini  CV. Cahaya Purnama Menyediakan rental Mobil Toyota new Yaris  yang di www.cahayarentcar77.com melayani rental mobil di Kota Pontianak dan sekitar nya beralamat Jl. Sei Raya Dalam II Komp Taman Sui Raya 
Kota Pontianak, Kalimantan Barat.


Rental Mobil pontianakRental Mobil Di pontianak Rental mobil pontianakRental mobil di pontianak Rental mobil pontianakRental mobil pontianak Rental Motor PontianakPenyewaan Motor Pontianak

Pengikut