Sabtu, 31 Oktober 2015

BLOG - BLOG PARTI PKR

www.telokkemang.blogspot.com/

Posted: 31 Oct 2015 07:18 AM PDT

www.telokkemang.blogspot.com/

Posted: 30 Oct 2015 11:49 PM PDT

Rental mobil Pontianak Apa sih arti kata "bandel" yang kerap diucapkan untuk menggambarkan mobil? Menurut Ruslan Thamrin, mantan pemilik Avanza tipe G 1.3L manual selama empat tahun dari 2011, bandel berarti mobil bisa diandalkan, mudah perawatan, dan gak rewel minta ganti suku cadang. "Model lama Avanza dibilang bandelnya sama seperti Kijang. Selama itu saya cuma ganti ban sekali udah tidak usah ngapa-ngapain lagi. Paling perawatan lain tinggal ganti oli, saya ikutin yang di buku saja. Aftersales-nya tidak membingungkan, sudah pasti ada di mana-mana," terang Ruslan kepada KompasOtomotif, dalam rangka program Avanza Pop You Up. Selama empat tahun cuma sekali ganti ban rasanya bisa meragukan karena pada ban normal biasanya tiga tahun sudah harus diganti. Tapi Ruslan bercerita lagi Avanza miliknya memang jarang digunakan. Selama dimiliki angka odometer hanya mencapai 57.000 km Meski begitu ia yakin kata bandel sudah melekat pada Avanza. Hingga akhirnya diputuskan mobil lama dijual dengan harga tinggi, kemudian mengganti dengan model Grand New Avanza E 1.3L manual. Grand New Avanza telah meluncur pada Agustus lalu dengan perubahan kadar major change. Avanza terbaru kini sudah dilengkapi mesin berteknologi dual VVT-i, drive by wire, busi iridium, dan banyak ubahan teknis modern lainnya. Ruslan mengatakan awalnya ragu karena istilah bandel sebenarnya juga berarti tidak banyak menggunakan perangkat elektronik. "Tadinya jadi takut, Avanza kan terkenalnya bandel, kita takut jadi manja," ucap Ruslan. Keraguan itu wajar sebab, pemilik Avanza lama belum begitu kenal dengan teknologi baru pada Grand New Avanza. Setelah dipelajari dan banyak bertanya dengan pihak Toyota, resah Ruslan pun sirna. Andalannya, keberadaan bengkel resmi Toyota sampai di pelosok, sekalipun berjalan jauh seperti mudik, servis bisa dilakukan di mana saja Rental mobil pontianak Penyewaan mobil di pontianak Penyewaan mobil pontianak Rental mobil pontianak Penyewaan mobil di pontianak Penyewaan mobil pontianak Rental Mobil Pontianak Penyewaan mobil di pontianak Penyewaan mobil pontianak Penyewaan mobil di pontianak Penyewaan mobil pontianak

Kupas Kabin Daihatsu Great New Xenia

Posted: 30 Oct 2015 11:37 PM PDT

Rental mobil Pontianak PT Astra Daihatsu Motor (ADM) selaku Agen Pemegang Merek (APM) Daihatsu di Indonesia resmi meluncurkan Great New Xenia pada 12 Agustus 2015 lalu. Dengan sejumlah ubahan yang dilakukan, Daihatsu menyebut kendaraan multi guna bawah (low multi purpose vehicle/LMPV) ini lebih stylish, nyaman dan efisien. Untuk membuktikannya, ADM mengajak sejumlah awak otomotif nasional untuk menguji Xenia Rutenya adalah Cirebon, Kuningan dan kembali ke Cirebon. Kali ini, KompasOtomotif menjajal Great New Xenia 1.3-liter tipe R Sporty dan lebih dulu akan mengupas sektor interior Saat masuk ke dalam kabin, aura baru langsung terasa jika dibandingkan dengan model sebelumnya. Adalah desainnya yang kini bernuansa 2-tone warna baru sehingga terlihat lebih mewah. Tampilan dasbor juga dibuat segar masih dengan dua warja stylish berpadu aksen krom dan silver. Desain meter combinationnya model baru, sudah dilengkapi dengan Multi Information Display (MID) dan Eco Indicator. Pada tipe R Sporty, pengemudi dapat mengetahui beberapa fitur seperti rata-rata konsumsi bahan bakar, jarak tempuh, tripmeter, odometer, indikator bahan bakar dan jam, Pengemudi bisa mengetahui berapa konsumsi rata-rata bahan bakar, jarak tempuh, dan status bahan bakar Sistem audio 2-DIN yang hadir dengan layar sentuh. Lalu desain batang kemudi palang tiga dengan ornamen silver pada bagian sisi kiri dan kanan Penumpang Ketika duduk sebagai penumpang di samping pengemudi, ketebalan jok langsung terasa guna menambah kenyamanan. Begitu juga ketika duduk di bangku belakang. Jarak kaki dengan jok baris pertama (legroom) cukup leluasa, meskipun dalam jarak normal. Ruang kepala dengan atap mobil pun untuk penumpang dengan tinggi badan 175 cm masih terasa cukup. Selama pengujian, seluruh unit hanya diisi oleh tiga dan empat orang penumpang sehingga jok dibaris ketiganya hanya digunakan menyimpan barang bawaan seperti tas, hingga buah tangan. Jika ingin melipat jok juga tidak perlu repot. Cukup dengan sekali menarik tuas yang ada di samping, kursi akan melipat dengan sendirinya. Lebih senyap Keunggulan yang ciba ditawarkan pada Great New Xenia adalah kesenyapan kabin. Ketika pertama kali masuk dan duduk sebagai pengemudi, suara mesin yang masuk ke dalam kabin bias direduksi minimal. Usaha yang dilakukan Daihatsu untuk menjadikan kabin Great New Xenia lebih senyap berhasil. Meski tergolong belum sempurna, tapi setidaknya pengemudi dan penumpang lebih nyaman jika dibandingkan dengan model sebelumnya Jarak Pandang Selama berkendara dari Cirebon ke Kuningan, Jawa Barat, jalanan yang dilewati cukup beragam. Mulai dari jalanan perkotaan biasa, tanjakan dan turunan hingga jalan yang berkelok. Secara visibilitas atau pandangan pengemudi ke depan terasa pas. Saat melibas belokan, pilar A bagian kiri dan kanan tidak mengganggu mata pengemudi. Sebenarnya tidak ada perubahan ukuran dari penggunakan kaca depan, tapi karena joknya lebih tebal, awak redaksi dengan postur 175 cm, terasa leluasa melihat pandangan ke depan Persaingan segmen LMPV semakin ketat, karena masing-masing pabrikan menawarkan keunggulan dan memiliki daya tarik tersendiri. Tapi, dengan perubahan dan inovasi yang dilakukan pada Great New Xenia patut menjadi petimbangan masyarakat Indonesia. Great New Xenia ini akan kembali menarik minat masyarakat Indonesia di segmen LMPV. Sebab, dari dari segala sektor sudah banyak keunggulan yang ditawarkan Rental mobil pontianak Penyewaan mobil di pontianak Penyewaan mobil pontianak Rental mobil pontianak Penyewaan mobil di pontianak Penyewaan mobil pontianak Rental Mobil Pontianak Penyewaan mobil di pontianak Penyewaan mobil pontianak Penyewaan mobil di pontianak Penyewaan mobil pontianak

R Sivarasa - Ahli Parlimen Subang

Posted: 30 Oct 2015 11:19 PM PDT

R Sivarasa - Ahli Parlimen Subang

Re: SPRINT Toll increase

Posted: 30 Oct 2015 02:26 AM PDT

Update on SPRINT Sdn Bhd toll increase

SPRINT Sdn Bhd convened a special board meeting on 27th October 2015 to discuss the increase of toll rates which had already been implemented pursuant to a letter from Lembaga Lebuhraya Malaysia ( LLM) dated 6th October 2015. The meeting was convened at the request of the Menteri Besar of Selangor YAB Azmin Ali.

At the meeting which was attended by the Chairman of SPRINT Ir Haji Yusoff bin Daud, director Dato' Hj Azmi bin Mat Nor and myself, the SPRINT management presented the financial outlook for the company comparing the numbers with and without the toll increase. What the numbers showed was that the Federal government was stopping the previous annual payment of about 90 million ringgit of compensation paid to SPRINT pursuant to the concession agreement which would now be collected from the highway users through increased toll rates.

I put on record the objection of the Selangor State Government, who is the majority shareholder of Kumpulan Perangsang Bhd who I represent on the SPRINT board, to the toll increase. The position of the Selangor State Government is that given the current economic climate, a responsible government would manage the situation differently ie by maintaining the current toll rates and renegotiating the terms of the concession agreement in respect of the compensation payments.

Our objection could not change the final position taken by the board and management of SPRINT by virtue of the fact that Kumpulan Perangsang is only a minority shareholder holding only 20 percent of the shares of SPRINT which were invested during the time of the previous BN government in 1999. At that time Perangsang invested about 132 million ringgit in SPRINT. Since 1999 to date, no dividend returns have been paid to Perangsang. No toll increases have been implement from 2001until the recent increase a few weeks ago.

By reason of the fact that a major policy decision has been taken which I am in principle opposed to, I am reviewing my position as a member of the board of directors of SPRINT. I will consult with the other members of the board of Perangsang and also the Menteri Besar of Selangor before I make a decision.

Sivarasa Rasiah
30th October 2015

Khamis, 29 Oktober 2015

Dewan Pemuda PAS Bagan Datoh

KENYATAAN MEDIA : DPPK BAGAN DATOH BERISTIQAMAH DAN MENYOKONG PENUH KEPIMPINAN PAS HARI INI.

Posted: 28 Oct 2015 09:57 PM PDT

BLOG - BLOG PARTI PKR

Anwar Ibrahim

Posted: 28 Oct 2015 07:11 PM PDT

Anwar Ibrahim

Pledge broken as Najib critics hit by wave of prosecutions

Posted: 28 Oct 2015 03:55 AM PDT

Call to act – Leaders set for Kuala Lumpur – Malaysia

by The Age (Melbourne, Australia)

Malaysia’s government has embarked on a “binge” of prosecutions against its critics, using criminal laws to crush peaceful expression, according to Human Rights Watch.

In a new 145-page report, Human Rights Watch documents the arrests of scores of people with critical views, including opposition politicians, activists, journalists and ordinary citizens, as well as the suspension of two critical newspapers, the blocking of websites and the declaration that peaceful protests were unlawful.

The New York-based organisation released the report on Tuesday, ahead of a summit of world leaders in Kuala Lumpur next month, expected to include Prime Minister Malcolm Turnbull and US President Barack Obama.

Revealing details of little-known cases, Human Rights Watch said the summit will present an opportunity for world leaders to press Malaysian Prime Minister Najib Razak to reform draconian laws and end censorship.

Mr Najib, fighting for his political life over an alleged corruption scandal, promised to “uphold civil liberties” and “regard for the fundamental rights of the people” when he took office in 2009.

But Human Rights Watch said repression intensified after Mr Najib’s long-ruling coalition lost the popular vote but managed to retain power because of a gerrymandered voting system in elections in 2013. The organisation said the government’s use of the criminal code to silence peaceful expression violates international legal standards.

The report details the relentless pursuit of Zulkiflee Anwar Ulhaque, one of Asia’s best-known political cartoonists under the pen name Zunar, who faces up to 43 years’ jail on charges including nine counts of sedition, one for each of nine tweets he sent criticising a court’s decision upholding a sodomy conviction of opposition leader Anwar Ibrahim.

The jailing of Dr Anwar for five years is widely seen as part of a political vendetta against the politician who presented the biggest challenge to the United Malays National Organisation (UMNO), the party that has ruled the country for decades.

Human Rights Watch said among the many troubling cases documented in the report is that of University of Malaya law professor Azmi Sharom, who is facing trial on charges of sedition for expressing his legal opinion that actions taken by the government six years ago were illegal.

“I was a law professor expressing a legal opinion,” Dr Azmi said.

Brad Adams, Asia director at Human Rights Watch, said Mr Najib has broken promises to revise laws that criminalise peaceful expression.

“Instead, Malaysia has gone on a binge of prosecution of critics,” Mr Adams said.

“The government is making a mockery of its claims to democracy and fundamental rights by treating criticism as a crime”.

Rabu, 28 Oktober 2015

BLOG - BLOG PARTI PKR

Anwar Ibrahim

Posted: 27 Oct 2015 07:06 PM PDT

Anwar Ibrahim

Inter-Parliamentary Union – Resolution on Dato’ Seri Anwar Ibrahim

Posted: 26 Oct 2015 09:59 PM PDT

Referring to the case of Dato Seri Anwar Ibrahim, a member of the Parliament of Malaysia, and to the decision adopted at its 194th session (March 2014), Taking into account the report of the Committee delegation (CL/197/11(b)-R.1) which, at the invitation of the Malaysian parliamentary authorities, went to Malaysia (29 June–1 July 2015) to gain a better understanding of the issues at hand in the Malaysian cases, raise existing concerns and examine possible avenues for progress; considering that the delegation was allowed to meet with Mr. Anwar Ibrahim in prison; also taking into account the information provided by the leader of the Malaysian delegation to the 133rd IPU Assembly (October 2015) and by one of the complainants at two separate hearings with the Committee on 17 and 18 October 2015 respectively,

Recalling the following information on file:

Mr. Anwar Ibrahim, Finance Minister from 1991 to 1998 and Deputy Prime Minister from December 1993 to September 1998, was dismissed from both posts in September 1998 and arrested on charges of abuse of power and sodomy; he was found guilty on both counts and sentenced, in 1999 and 2000 respectively, to a total of 15 years in prison; on 2 September 2004, the Federal Court quashed the conviction in the sodomy case and ordered Mr. Anwar Ibrahim's release, as he had already served his sentence in the abuse of power case; the IPU had arrived at the conclusion that the motives for Mr. Anwar Ibrahim's prosecution were not legal in nature and that the case was built on a presumption of guilt;
Mr. Anwar Ibrahim was re-elected in August 2008 and May 2013 and became the de facto leader of the opposition Pakatan Rakyat (The People's Alliance);
On 28 June 2008, Mohammed Saiful Bukhari Azlan, a former male aide in Mr. Anwar Ibrahim's office, filed a complaint alleging that he had been forcibly sodomized by Mr. Anwar Ibrahim in a private condominium; the next day, when it was pointed out that Mr. Anwar Ibrahim, who was 61 at the time of the alleged rape and suffering from a bad back, was no physical match for a healthy 24-year-old, the complaint was revised to claim homosexual conduct by persuasion; Mr. Anwar Ibrahim was arrested on 16 July 2008 and released the next day; he was formally charged on 6 August 2008 under section 377B of the Malaysia Criminal Code, which punishes “carnal intercourse against the order of nature” with “imprisonment for a term which may extend to 20 years” and whipping; Mr. Anwar Ibrahim pleaded not guilty to the charge and, in addition to questioning the credibility of the evidence against him, pointed to several meetings and communications which took place between Mr. Saiful and senior politicians and police before and after the assault to show that he is the victim of a political conspiracy;
On 9 January 2012, the first-instance judge acquitted Mr. Anwar Ibrahim, stating that there was no corroborating evidence to support Mr. Saiful's testimony, given that "it cannot be 100 per cent certain that the DNA presented as evidence was not contaminated"; this left the court with nothing but the alleged victim's uncorroborated testimony and, as this was a sexual crime, it was reluctant to convict on that basis alone;
On 7 March 2014, the Court of Appeal sentenced Mr. Anwar Ibrahim to a five-year prison term, ordered that the sentence be stayed pending appeal, and set bail at 10,000 ringgits,

Considering that, on 10 February 2015, the Federal Court upheld the conviction and sentence, which Mr. Anwar Ibrahim is currently serving in Sungai Buloh Prison in Selangor; as a result of the sentence, he will not be eligible to run for parliament for six years after he has completed his sentence, ie until July 2027,

Taking into account the report of the IPU observer, Mr. Mark Trowell QC, (CL/197/11(b)-R.2), who attended most of the hearings in the case in 2013 and 2014 and the final hearing on 10 February 2015; the rebuttal of his report by the authorities and the response to the rebuttal by Mr. Trowell,

Considering that the complainants affirm that the case against Mr. Anwar Ibrahim has to be seen against the backdrop of the uninterrupted rule of Malaysia by the same political party, UMNO, and the fact that in the 2013 general elections that monopoly was shaken by a united opposition which was able to obtain 52 per cent of the popular vote, although – according to the complainant, due to widespread gerrymandering and fraud – this did not translate into a majority of seats for the opposition; the complainants also point out that the alliance that Mr. Anwar Ibrahim was able to set up and keep together fell apart after he was incarcerated,

Considering that the Malaysian authorities have repeatedly stated that Malaysia's courts were fully independent and that due process had been fully respected in the course of the proceedings against Mr. Anwar Ibrahim, including by offering the counsel for defence many opportunities to present their arguments,

Considering that, on 30 April 2015, Mr. Anwar Ibrahim applied for a fresh judicial review of his conviction, under Rule 137 of the Federal Court rules, on grounds of unfairness, with the applicant asking for the adverse judgement to be set aside and a new bench constituted to rehear the appeal; in his nine-page affidavit, Mr. Anwar Ibrahim listed a number of grounds warranting a review of his case; he alleged, among other things, that the extraordinary swiftness, timing and content of the statement made by the Prime Minister's Office (PMO) on the day of his conviction gave the impression that it knew of the result of the case even before the court's ruling, which is normally subject to secrecy; the affidavit also points out that it is not the practice of the PMO to issue such a statement in any other criminal appeal; in the grounds to support his application, Mr. Anwar Ibrahim claimed that the judgement ought to be reviewed because the release of the PMO's statement on the date of judgement which sought to justify his conviction rendered the judgement objectively deficient; the affidavit also criticized the conduct of lead prosecutor Mr. Muhammad Shafee Abdullah who, according to Mr. Anwar Ibrahim, had conducted a "road show" following his conviction, thereby lending weight to his claim that his trial was backed by UMNO and that he was the victim of a political conspiracy,

Considering also that, on 10 June 2015, Mr. Anwar Ibrahim's lawyers filed an application to have the Federal Court hear retired senior police officer Mr. Ramli Yusuff's testimony to the alleged conspiracy to cover up the infamous "Black Eye" incident in 1998 during Mr. Anwar Ibrahim's detention before his first sodomy trial ("Sodomy I"); Mr. Ramli Yusuff had given evidence on 27 May 2015 in a separate case about his refusal to aid the then Assistant Inspector-General of Police, Tan Sri Musa Hassan, in a purported bid to fabricate evidence falsely showing that Mr. Anwar Ibrahim had selfinflicted his injuries; Mr. Ramli Yusuff had also said that he refused to lodge a police report falsely claiming that Mr. Anwar Ibrahim had lodged a false report of an assault by the then Inspector-General of Police, Mr. Tan Sri Rahim Noor; Mr. Ramli Yusuff claimed that the then Inspector-General of Police had said that he had been sent by the then Attorney General, Tan Sri Mohtar Abdullah and the then lead prosecutor of the case, Mr. Abdul Gani Patail, who subsequently became, and until very recently was, the Attorney General of Malaysia; Mr. Anwar Ibrahim said that the police officer's evidence was credible and of crucial importance, adding that the Federal Court would not have rejected his defence of a political conspiracy had the additional testimony been available to him earlier,

Considering that, on 24 February 2015, Mr. Anwar Ibrahim's family submitted an application for a royal pardon; on 16 March 2015 the Pardons Board rejected the application unofficially through an affidavit in reply; the family again submitted a petition for a royal pardon on the basis of a transgression of justice on 12 October 2015,

Considering that, since his imprisonment on 10 February 2015, Mr. Anwar Ibrahim has been examined by Dr. Jeyaindran Tan Sri Sinnadurai, who is also the Deputy Director General of Health; Mr. Anwar Ibrahim had been complaining to Dr. Jeyaindran about the pain in his right shoulder since early March 2015; however, according to his family, he was only sent to hospital in Kuala Lumpur after four months, namely on 2 June 2015; although the physician who examined him recommended intensive physiotherapy, this recommendation was not implemented, except for a few days from 7 to 12 July 2015; currently, according to Mr. Anwar Ibrahim's family, physiotherapy rarely takes place – once every few weeks, despite the constant pain; Mr. Anwar Ibrahim's medical report had been referred to Prof. Dr. Ng Wuey Min, Associate Professor at the University Malaya Medical Centre, an orthopaedic shoulder specialist who had treated him before; he concluded that the problem affecting Mr. Anwar Ibrahim’s right shoulder was serious and may require arthroscopic surgery to ensure longterm healing; Mr. Anwar Ibrahim's family affirms that, on 21 August 2015, Mr. Anwar Ibrahim's family was informed that, on that very same day, the orthopaedics specialist, Dr. Fadhil, had met Mr. Anwar Ibrahim in prison and merely prescribed strong painkillers to manage the pain, the dose subsequently being doubled by Dr. Jeyaindran,

Considering that Mr. Anwar Ibrahim's family consider that Dr. Jeyaindran should not be in charge of Mr. Anwar Ibrahim's health treatment for the following reasons: (i) he was a witness who testified during the trial against Mr. Anwar Ibrahim; (ii) he is also the personal physician to the current Prime Minister of Malaysia; (iii) he has failed to implement any necessary treatment, which he personally recommended, namely intensive physiotherapy; (iv) he lacks the expertise in the area of Mr. Anwar Ibrahim's health problems; (v) the family affirms that Dr. Jeyaindran has taken three months to allow Mr. Anwar Ibrahim to be examined and for an MRI of his right shoulder to be taken, which has contributed to the pain becoming chronic and affecting his left shoulder; (vi) the family considers that Mr. Anwar Ibrahim needs to be taken immediately to the University Malaya Medical Centre hospital for a thorough examination by Prof. Dr. Ng Wuey Min of his right and left shoulder problems, including all tests such as MRI, etc, so that he can give an authoritative judgement as to effective treatment,

Recalling that, while in detention during the first sodomy trial ("Sodomy I"), Mr. Anwar Ibrahim suffered a severe spinal injury and developed symptoms of spinal cord compression; his plea for medical help then was not heeded,

Thanks the IPU trial observer and the parliamentary authorities for their extensive comments on the trial against Mr. Anwar Ibrahim;
Thanks also the Malaysian authorities, in particular the parliamentary authorities, for receiving the on-site mission and for facilitating the fulfilment of its mandate; appreciates that the mission was given the opportunity to meet with Mr. Anwar Ibrahim, albeit – contrary to its procedure – not alone;
Is deeply concerned about the trial observer's conclusion that, in light of the procedural irregularities and the evidence available, Mr. Anwar Ibrahim should have been acquitted; considers in this regard that the detailed official rebuttal does not dispel the serious concerns about the credibility of the alleged victim, the DNA evidence and the dubious circumstances surrounding the alleged sodomy;
Fears that Mr. Anwar Ibrahim's conviction, which precluded him from participating in parliamentary life for more than a decade, deprived the opposition of its main leader and ultimately led to the disintegration of the united opposition, may be based on considerations other than legal;
Sincerely hopes therefore, all the more so in light of new facts presented by his legal counsel and family, that the efforts to obtain a judicial review or royal pardon will bear fruit; wishes to be kept informed of progress in this regard;
Is deeply concerned that Mr. Anwar Ibrahim may not be receiving the treatment he needs in an effective and timely manner; calls on the authorities to do everything possible to address this situation, including by allowing him to be cared for by a doctor of his own choice and to receive the recommended long-term treatment to avoid irreparable damage to his health, if need be through surgery abroad; wishes to receive the views of the authorities on this point;
Requests the Secretary General to convey this decision to the competent authorities, the complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant information;
Requests the Committee to continue examining this case and to report to it in due course.

Download PDF

Selasa, 27 Oktober 2015

DEWAN PEMUDA PAS KAWASAN KUBANG PASU

Umno-BN boros, rakyat terpaksa tanggung

Posted: 27 Oct 2015 07:05 AM PDT

Oleh AHMAD AMZAD HASHIM
WAKIL kerajaan puji kerajaan kerana adanya GST dapat menampung kekurangan hasil dari t

urunnya harga petroleum mentah dunia dari USD100 setong ke bawah USD50 setong.atanya kerajaan bijak kerana sudah jangka hasil akan berkurang kerana kejatuhan harga petroleum dunia, maka kena tampung dengan punca hasil yang baru.

Harap jangan dilupa bahawa GST mula dibawa ke Parlimen hujung tahun 2009 ketika kita tiada masalah harga minyak dunia. Malah ketika itu harga minyak dunia semakin memuncak. Apakah yang kerajaan telah buat dengan hasil yang bertambah-tambah daripada kenaikan harga minyak mentah dunia yang meningkatkan pendapatan negara begitu banyak ketika tempoh 2010 ke 2014 yang lalu?
Adakah kerajaan beringat dan cermat berbelanja?

Sediakan payung sebelum hujan?

Laporan Ketua Audit Negara setiap tahun mendedahkan kesalahan dan pemborosan kerajaan.

Banyak isu berkait perbelanjaan berskala mega dengan angka berbillion sehingga isu projek lembu National Feedlot Centre (NFC) yang melibatkan wang rakyat lebih RM250juta pun tidak lagi dianggap besar kerana ditenggelamkan oleh terlalu banyak isu lain yang bukannya ratusan juta tetapi ribuan juta di sana sini dari projek KLIA2 yang sepatutnya boleh dibina lebih murah ditapak cadangan yang asal akhirnya mencecah sekitar RM4billion, atau isu penyelewengan PKFZ, projek infra MRT (RM42 Billion) yang ada sepatutnya pilihan yang jauh lebih murah untuk menyelesaikan isu yang sama, pembelian peralatan pertahanan pada harga yang sangat tinggi berbanding produk setara dibeli oleh negara lain, isu 1MDB RM42billion dan terlalu banyak yang lain.

Malaysia pernah dalam tempoh itu disenaraikan negara yang parah masalah pengaliran wang haram (illicit flows) dan rasuahnya.

Tabiat berbelanja boros pemimpin dan keluarganya diperkatakan sampai ke media antarabangsa. Isteri Perdana Menteri menjadi bahan gossip mengalahkan selebriti Hollywood.

Jho Low yang digambarkan berkawan rapat dengan anak DS Najib dan mengatur banyak urusan wang 1MDB digambarkan suka berfoya-foya bersama selebriti Hollywood.

Ketika Malaysia dikata punya hasil yang banyak, kerajaan menekan rakyat seolah-olah harga minyak dunia meningkat, kerajaan tiada pilihan melainkan naikkan harga petrol dan diesel sehingga memberi kesan rantaian dalam kenaikan pelbagai harga barangan dan perkhidmatan yang diperlukan oleh rakyat yang semuanya pengguna akhir.

Ini sangat menyusahkan rakyat.

Apabila sekarang harga minyak dunia jatuh lebih separuh pula apakah kerajaan turunkan harga petrol dan gas? Tidak.

Makin naik adalah.

Baik kerajaan pusat, mahupun kerajaan negeri telah gagal menunjukkan sifat hemah, cermat dan amanah dalam pengurusan wang rakyat.

Malah isu isu yang berbangkit dengan nilai puluhan billion sekarang seperti skandal besar 1MDB RM42 Billion, Derma ke akaun peribadi RM2.6Billion, salah urus Felda yang merugikan berbillion kepentingan jutaan peneroka felda yang majoritinya melayu, pengambilan tanah tanah strategik milik orang melayu untuk diperniagakan untuk manfaat kelompok tertentu.

Wang Terengganu yang hampir setiap tahun sejak 10 tahun dibelanjakan lebih RM2 Billion mengatasi negeri negeri lain, tapi kekal kedudukannya sebagai antara negeri yang paling miskin rakyatnya.

Ini semua bukan lagi isu kebijaksanaan, cermat, kecekapan dan hemah dalam melaksanakan amanah rakyat

Ini sudah isu pecah amanah, kemungkinan wujud elemen jenayah komersil yang menggoncang tiang seri keteguhan negara.

Ini isu Barisan Nasional telah merosakkan negara.

Bukan lagi isu yang satu lebih cekap dari yang satu lagi. Tetapi isu pilihan antara mendokong pengkhianatan dan kejahatan dengan memilih untuk mencantas segala kejahatan tersebut.

Memang jahat dan khianat apabila perbuatan BN yang mengakibatkan kesusahan kepada negara, sekarang mahu rakyat pula yang membayar kerugian itu dengan menambah wang ke saku mereka melalui GST.

Penulis ialah Pengarah Jabatan Penerangan PAS Pusat